Siswa dan Guru Demo Tolak UN

Sabtu, 05 Desember 2009

Gilaaaaaaaaa... mentang-mentang bentar lagi keong's dan teman-teman akan lulus dari SMA yang begitu meninggalkan sejuta kenangan dan harus berhadapan dengan Ujian Nasional yang notabene dilarang dilaksanakan oleh keputusan Mahkamah Konstitusi, tapi keukeuh harus dilaksanakan oleh pemerintah yang dimana UN adalah projek dengan biaya milyaran -gue pikir, tapi ga su'udzon pasti ada kongkalikongnya (dah sifat Indonesia sih)hahaha-. Check This repotsnya.... BANDUNG, (PRLM).- Ratusan siswa SMA dan guru yang tergabung dalam Gerakan Siswa dan Guru Bersatu, berunjuk rasa di depan Gedung Sate menolak Ujian Nasional (UN), Jumat (4/12). Para siswa dan guru itu meminta pemerintah melaksanakan keputusan Mahkamah Agung tentang Ujian Nasional.

Para guru dan siswa itu berunjuk rasa pada pukul 13.00 WIB dengan membawa berbagai spanduk dan selebaran berisi penolakan terhapap UN. Mereka memandang, keputusan pemerintah untuk tetap melaksanakan UN merupakan pelanggaran terhadap keputusan MA dan pelanggaran atas hak guru dan siswa dalam proses pendidikan.

Seperti diketahui, MA telah mengeluarkan keputusan yang memerintahkan kepada pemerintah untuk terlebih dahulu meningkatkan kualitas guru, sarana dan prasarana pendidikan, serta akses informasi yang lengkap ke seluruh daerah, sebelum mengeluarkan kebijakan pelaksanaan ujian nasional. Keputusan MA itu dikeluarkan untuk memenangkan gugatan para guru dan aktivis pendidikan terhadap Presiden RI dan Mendiknas terkait kebijakan UN.

Koordinator Gerakan Siswa dan Guru Bersatu, Iwan Hermawan mengatakan, kalangan guru dan siswa menolak UN karena beberapa hal mendasar. Pertama, UN dilaksanakan tanpa memandang perbedaan kualitas sekolah di seluruh Indonesia. Kedua, akibat UN dijadikan sebagai patokan kelulusan siswa, terjadi berbagai kecurangan yang dilakukan oleh sekolah, guru, dan siswa. Ketiga, UN telah melanggar hak anak dalam mendapatkan pendidikan yang berkualitas, karena menetapkan kelulusan hanya berdasarkan empat mata pelajaran dan hanya mengedepankan unsur kognitif dalam proses pendidikan.

"Petinju saja sebelum bertanding harus ditimbang dulu untuk memastikan keseimbangan berat badan dan kekuatannya. UN seharusnya menggunakan prinsip yang sama, dengan memastikan dulu setiap sekolah memiliki kualitas yang sama sebelum diberi UN," kata Iwan.

Siswa SMAN 12 Kota Bandung, Lutfi Oktavian mengatakan, UN berbenturan dengan berbagai aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah sendiri. UN juga telah mendorong guru dan siswa untuk berbuat curang, demi mengejar kelulusan. "Seharusnya pendidikan menghasilkan siswa yang berkarakter dan bermoral, tetapi dengan UN siswa malah diajarkan untuk curang dan manipulatif," kata Lutfi.

Koswara, guru salah satu SMP di Kota Bandung, juga mengatakan hal senada. Menurut dia, sudah banyak bukti bahwa UN menghasilkan banyak kecurangan. UN juga membuat anak tidak bisa belajar dengan baik, karena mereka dibuat stress untuk mendapatkan kelulusan di mata pelajaran yang diujikan secara nasional saja.

Saat menerima pengunjuk rasa, Ketua Komisi E DPRD Jabar, Syarif Bastaman mengatakan, DPRD Jabar sepakat dengan para guru dan siswa untuk menolak UN. Menurut Syarif, sudah lima tahun UN dilaksanakan, dan setiap tahun pula ada gelombang penolakan terhadap UN. Namun pemerintah pusat tidak bergeming. Bahkan terhadap putusan MA pun pemerintah malah mengajukan Peninjauan Kembali (PK), bukan melakukan perbaikan.

"Kami akan menyampaikan langsung aspirasi ini ke Depdiknas, DPR RI, Pemprov Jabar dan Dinas Pendidikan Jabar. Pada intinya Komisi E dan DPRD Jabar satu kata dengan guru dan siswa," kata Syarif.

Sekretaris Komisi E, Aceng Roni dan anggota Komisi E Dadang M. Naser juga menjanjikan perlindungan bagi guru dan siswa yang menolak UN, dari intimidasi yang mungkin dilakukan oleh aparat pemerintah.